Published On: Sel, Okt 10th, 2017

Senjata Dan Amunisi Tinggal Menunggu Aturan Perpres

 

Jakarta, Lentera Indonesia

Masuknya persenjataan dan 5000 amunisi ke Indonesia ini belum lama ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan aparat pemerintah kita secepatnya. Dimana persenjataan dan 5000 amunisi tajam ini diperuntukkan untuk Kepolisian khususnya Brimob pasukan elit kepolisian.
Maka itu untuk pertanggungjawaban dalam pengamanan milisi untuk penyimpanan senjata dan 5000 amunisi ini pasti aman disimpan dibidang milisi Markas Besar TNI RI yang sudah mempunyai standar keamanan senjata. Hal ini diutarakan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI RI (Kapuspen Mabes TNI RI) Mayjen Wuryanto kepada Lentera baru – baru ini di Jakarta.
Menurut Kapuspen Mabes TNI RI Wuryanto, masalah untuk standar senjata dan amunisi sudah sangat jelas sesuai dengan Inpres No 9. Dimana hal itu bahwa amunisi untuk standar militer diatas 5,56 mm.
Kemudian standar senjata dan amunisi non militer dibawah kaliber tersebut. Dimana peluru amunisi 5000 yang masuk ke Indonesia itu sudah standar militer. Maka sebetulnya kita hanya menerapkan aturan saja, jelas Wuryanto.
Kata Wuryanto, sudah jelas kemarin yang datang di Bandara Soekarno Hatta itu ada senjata dan amunisi. Untuk itu senjatanya sudah bisa digunakan oleh Kepolisian karena memang senjata itu selain bisa digunakan menggunakan peluru tajam juga bisa digunakan untuk granat asap maupun gas air mata, ungkap Kapuspen Mabes TNI RI.
Lebih lanjut lagi diterangkan Wuryanto, untuk senjatanya sudah diserahkan ke Kepolisian dan dipergunakan untuk Polisi khususnya Brimob. Namun untuk 5000 amunisinya masih di Mabes TNI RI.
Pada saat Rapat Koordinasi yang dipimpin Menkopolhukam semuanya sudah disepakati dititipkan di Mabes TNI RI itu hanya untuk amunisi tajam saja, tegas Kapuspen Mabes TNI RI Wuryanto.
Dimana terang Wuryanto, senjatanya sudah diberikan kepada polisi. Untuk amunisi dan senjata sekarang ini diatur menunggu aturan yang sudah disepakati.
Aturan itu kita upayakan yang bisa memayungi semuanya adalah Peraturan Presiden (Perpres). Sudah dijelaskan tadi bahwa semuanya berdasarkan peraturan perundangan senjata dan amunisi yang berlaku, papar Wuryanto.
“Saya yakin Polisi juga menggunakan peraturan perundangan yang berlaku sekarang. Masalah yang itulah yang tidak bisa dilaksanakan masing – masing institusi itu”, tegas Wuryanto. (Lentera Indonesia – Frans Doli)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>