Published On: Sab, Nov 18th, 2017

Pengelolaan Dana Bos di SMKN 1 Cikarang Barat Sudahkah Benar????

Bekasi, Lentera Indonesia

Dalam alokasi APBN dan APBD Pendidikan mendapat alokasi 20% anggaran dengan demikian dunia pendidikan akan lebih baik dalam kwalitas sumber daya manusia yang didukung dengan tagwa dan berbudi pekerti. Pada Kamis, 16 November 2017 Wartawan LI berharap mendapat informasi dan klarifikasi dari pengelola SMKN 1 Cikarang Barat yang di Kepalai Nopriandi ST . Dari informasi sekuriti , mengisyaratkan bahwa yang berkompeten mengenai permohonan dan informasi saat itu tidak ada dan menganjurkan agar datang kembali besok harinya. . Dengan niat mendapat informasi yang berimbang maka pada Jumat , 17 November 2017 jam 10 WIB mendatangi Kembali sekolah SMKN 1 Cikarang Barat dan diterima oleh Gerson N, SPd namun tidak bersedia memberikan keterangan tentang pengelolaan dana bos dan menyuruh untuk bertemu Kiswaya. Untuk kesekian kalinya wartawan kembali harus kecewa karena yang bersangkutan keluar sekolah dan dihubungi salah seorang guru hp tidak diangkat. Bagi jurnalis ada batas deadline sebuah berita, sampai berita ini diturunkan pihak Sekolah SMKN 1 Cikarang Barat Khususnya Kepsek Novriandi belum dapat ditemui dan klarifikasi. Adapun dalam pengelolaan dana Bos Pusat 2016 sekolah ini mengalokasikan dana bos sebesar Rp. 766,990,802, selama 1 tahun untuk dana perawatan. Cukup fantastis dan layak diketahui bagian apa saja yang dirawat. Menurut Sekjen Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik( PITP) Johan S menyatakan bahwa pengalokasian dana ini sudah menyalahi aturan , menurutnya sesuai jumlah alokasi dana yang dikeluarkan SMKN 1 Cikarang Barat seharusnya sudah melalui lelang karena Penunjukan Langsung dibawah Rp.200.000.000. Johan menyebutkan dengan data yang didapat tentang pengelolaan Dana Bos di sekolah ini diduga kuat melakukan tindakan korupsi. Johan menyatakan ketika dia berbincang bincang dengan dengan salah seorang penyidik TIPIKOR PMJ menyebutkan dalam hal ini jika tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan phisik maka penanggungjawab pengguna anggaran dapat dipidana secara tegas penyidik ini menegaskan jika ada bukti segera dilaporkan tegasnya. SMKN 1 Cikarang Barat diketahui juga mendapat dana CSR(Corporate Social Responbility) ini juga patut dipertanyakan. Informasi dari beberapa lulusan Sekolah ini menyebutkan sekolah ini memungut dana dari orang tua murid sebesar Rp.400.000 Persiwa untuk biaya PKL(Praktek Kerja Lapangan) dan mendapat sertifikat dari perusahaan dengan menyebut CSR. Dari data pengelolaan dana bos 2016 bahwa sekolah ini mengeluarkan dana sebesar Rp.91.344.000. untuk kegiatan praktek didalam maupun diluar sekolah namun dipungut biaya. Dalam hal ini sangat jelas bahwa sekolah melakukan pungutan untuk kepentingan oknum bahkan bisa saja berjamaah. Sekjen PITP Johan menyatakan akan sesegera mungkin mengirimkan surat resmi kepihak terkait agar segera di tindak lanjuti. Menurutnya anggaran sebesar Rp.3.336.549.970 diluar bantuan CSR perusahaan yang dikelola SMKN 1 Cikarang Barat rawan dikorupsi dan pihak sekolah juga tidak transparan bahkan menyepelekan fungsi lembaga Sosial Kontrol karena dari pengakuan berbagai pihak sulit untuk mendapat iinformasi disekolah ini padahal ini sangat perlu demi terciptanya iklim Transparansi dan pengelolaan uang negara bebas KKN sesuai amanat UU. ( Patup)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>