Published On: Sen, Jun 11th, 2018

Pemandangan Umum Bersama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Nasdem Fraksi Demokrat – Hanura Dprd Kabupaten Malang Terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

Malang, Lentera Indonesia

Disampaikan Pada Rapat Paripurna

Hari :Jum’at, Tanggal 8 Juni 2018

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat

 

 

 

 

–        SAUDARA BUPATI MALANG;

–        SAUDARA WAKIL BUPATI MALANG;

–        SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;

–        PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  KABUPATEN MALANG;

–        SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

–        KETUA TIM PENGGERAK PKK, KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN  DAN KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN MALANG; SERTA

 

REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN  YANG  BERBAHAGIA.

 

Alhamdulillah, mengawali Pemandangan Umum Fraksi pada siang hari ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas nikmat dan hidayah-Nya semata, pada hari ini di Bulan Suci Ramadhan, masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti dan melaksanakan Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal’afiat.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta Keluarga, Sahabat dan penerus perjuangannya hingga akhir zaman.

 

Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Pada kesempatan awal iniucapan terima kasih  kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat, atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi-fraksi di DPRD, untuk menyampaikan sikap dan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dimana telah disepakati bahwa penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dilakukan secara bersama dan menunjuk saya sebagai juru bicara.

Disamping itu kami ucapkan terimakasih pula kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna Hari RabuTanggal 6Juni 2018 yang lalu. Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut adalah dalam rangka memenuhi salah satu tugas Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor  9  Tahun  2015,  dimana disebutkan dalam Pasal  65  Ayat (1) huruf d, bahwa “Kepala Daerah bertugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah  tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama”.

Disamping itu juga untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor  58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 101 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dimana “Bupati menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir”.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

 

Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Dalam penyampaian Saudara Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 disampaikan bahwa:

  1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 3 Trilyun 741 Milyar 811 Juta 706 Ribu 499 Rupiah 19 Sen.
  2. Realisasi Belanja sebesar 3 Trilyun 617 Milyar 54 Juta 713 Ribu 494 Rupiah 68 Sen.
  3. Penerimaan Pembiayaan sebesar 217 Milyar 444 Juta 522 Ribu 922 Rupiah 62Sen;
  4. Pengeluaran Pembiayaan sebesar 50 Milyar 147 Juta 791 Ribu 979 Rupiah 72 Sen;
  5. Pembiayaan Netto sebesar 167 Milyar 296 Juta 730 Ribu 942 Rupiah 90 Sen;
  6. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)  sebesar 292 Milyar 53 Juta 723 Ribu 947 Rupiah 41 Sen.

 

Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati,

 Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 tersebut di atas, menunjukkan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun Anggaran 2017 mencapai 101,12 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3 Trilyun 700 Milyar 423 Juta 137 Ribu 974 Rupiah 2 Sen.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah yang telah bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang tentunya diharapkan dapat membantu melancarkan program kegiatan pemerintahan. Realisasi yang cukup tinggi tersebut dari sector Pajak Penerangan jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB dan peningkatan Penerimaan pendapatan bunga deposito dan pendapatan BLUD.

Kami tetap mendorong agar Saudara Bupati terus memacu kinerja Perangkat  Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  (RKPD) Tahun 2017, dengan tema pembangunan yaitu ”Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis Agro-Wisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan”

Dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut, kami harapkan Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya mengoptimalkan program-program yang efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.

Perencanaan anggaran pada Kabupaten Malang dalam mencapai sasaran Pembangunan Dearah tersebut harus menerapkan prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

 

Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati,

 Dengan mencermati apa yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam Nota Penjelasan Bupati Malang dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, beberapa hal yang perlu kami sampaikan antara lain:

  1. Pada penyampaian Saudara Bupati sisi Pendapatan dan Belanja Daerah Pos, Belanja Hibah dan Bagi Hasil Pendapatan lainnya hanya menyebutkan realisasi anggaran beserta presentasenya namun tidak menyebutkan anggaran juga target yang harus dicapai;
  2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah realisasinya melebihi 100 % dikarenakan peningkatan penerimaan bunga deposito dan pendapatan dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Mohon dijelaskan berapa besaran Pendapatan dari pengelolaan BLUD tersebut. Kami juga menghimbau apabila lembaga penyelenggara BLUD dinilai mampu membiayai dirinya sendiri, diharapkan pemberian dana yang berasal dari APBD dikurangi atau tidak diberikan lagi;

  1. Pada sisi belanja kami mengapresiasi adanya efisiensi anggaran. Namun diharapkan tidak mengesampingkan prioritas program-program pembangunan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Karena pada dasarnya yang digunakan adalah pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Seperti yang telah Saudara Bupati sampaikan bahwa Penyerapan Belanja sebesar 52 % dari anggaran sebesar 3 Trilyun 867 Milyar 867 Juta 660 Ribu 896 Rupiah 54 Sen dengan realisasi sebesar  3 Trilyun 617 Milyar 54 Juta 713 Ribu 494 Rupiah 68 Sen.

Mohon diberikan penjelasan juga alasan dan anggaran beberapa program/kegiatan yang ditangguhkan di tahun berikutnya pada pos belanja daerah;

  1. Perencanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah selalu ditekankan untuk menentukan prioritas dengan anggaran yang efektif efisien, namun masih terdapat SILPA cukup tinggi yaitu sebesar 292 Milyar 53 Juta 723 Ribu 947 Rupiah 41 Sen;
  2. Kami mengapresiasi atas upaya maksimal Saudara Bupati beserta Perangkat Daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bahkan mencapai 114,33 %. Upaya-upaya untuk peningkatan potensi daerah yang divalidasi setiap tahun diharapkan terus dilakukan agar program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya mereka;
  3. Kami mengharapkan kebutuhan pelayanan Dasar masyarakat dalam hal pelayanan pendidikan, kesehatan, tetap menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
  4. Program-program penanggulangan kemiskinan serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberian fasilitas berupa pelatihan, pemberian bantuan modal hingga pendampingan secara berkelanjutan untuk usaha kecil menengah;
  5. Setiap perubahan pada nilai Aset diharapkan tetap mengedepankan tertib Administrasi pencatatannya dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bupati diharapkan pula untuk terus melakukan evaluasi terkait perencanaan pengelolaan aset-aset daerah serta selalu menjaga Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;

Pada pembahasan yang akan dilakukan antara Badan dengan Tim Anggaran, mohon disiapkan daftar Inventarisasi Aset untuk dibahas lebih lanjut.

  1. Penyerapan anggaran pada Perangkat Daerah dilaporkan ada yang sebesar 50 hingga 100 %. Kami menghimbau untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan lebih efektif lagi;
  2. Meskipun Kabupaten Malang berhasil meraih opini WTP, tentunya masih ada beberapa temuan atau catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk itu kami mengharapkan segera ditindaklanjuti sebagaimana rekomendasi BPK dan dimohon agar laporan perkembangan (progress report) disampaikan kepada DPRD;
  3. Terkait dengan pengembangan pariwisata, dengan mulai dikenalnya beberapa obyek wisata baru khususnya di pesisir pantai selatan diharapkan didukung dengan prasarana jalan dan terus dilakukan peningkatan infrastruktur namun tetap mendorong peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Perencanaan serta desain kepariwisataan di Kabupaten Malang diupayakan untuk lebih terarah.

 

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Segenap Hadirin Sekalian Yang Berbahagia,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada hari ini. Mudah-mudahan beberapa catatan di atas dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembahasan berikutnya antara DPRD dengan Tim Anggaran Kabupaten Malang serta sebagai evaluasi untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun depan. Adapun hal-hal yang masih belum tersampaikan pada hari ini akan dibahas lebih mendalam saat dilaksanakan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Sebelum mengakhiri, kita bersama sebagai warga masyarakat Kabupaten Malang tentunya sangat bersyukur atas diraihnya penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Malang  untukyang keempatkalinya. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak atas peran serta dalam mewujudkannya. Semoga apa yang telah kita capai senantiasa menjadi penyemangat dan pendorong untuk mempertahankan dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Akhir kata, kami atas nama pribadi dan selaku juru bicara fraksi-fraksi menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian disertai permohonan maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat tutur kata, sikap dan tingkah laku kami yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan ridho-Nya kepada kita sekalian. Amien.

 

Sekian dan terimakasih,

WabillahiTaufik-Walhidayah

WassalamualaikumWarahmatullahi-Wabarakatuh

 

Kepanjen, 8 Juni 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH

KABUPATEN MALANG

KETUA,

 

 

DRS. HARI SASONGKO

JURU BICARA

 

 

 

RAHMAT KARTALA

 

 

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>