LenteraIndonesia.co.id || Sidoarjo, - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
Gus Muhdlor resmi ditahan KPK dan langsung mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan selama 6,5 jam sejak pukul 09.20 WIB sampai 16.25 WIB, Selasa (7/5/2024).
Lembaga anti rasuah itu menyatakan Gus Muhdlor terlibat korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Penahanan ini menyusul dua tersangka lainnya yang lebih dulu menjalani proses penahanan. Yaitu Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Tampak mengenakan rompi oranye bertuliskan “Tahanan KPK”, Gus Muhdlor dihadirkan di hadapan awak media.
” Jadi untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka (AMA) selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK,” katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (16/4/2024), KPK mengumumkan telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan penetapan status tersangka tersebut, tim penyidik KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Muhdlor sebagai tersangka pada Jumat, 19 April 2024.
Akan tetapi, Gus Muhdlor ini tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut karena sedang menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo.
Tim penyidik selanjutnya menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada Jumat, 3 Mei 2024, namun Gus Muhdlor kembali tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Jumat (3/5/2024) menerima surat konfirmasi dari tim kuasa hukum Ahmad Muhdlor bahwa Bupati Sidoarjo itu tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa disertai alasan ketidakhadirannya.
“Penyidik KPK tentu tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai dengan alasan tersebut,” ujar Ali saat dikonfirmasi.
KPK pada Senin (6/5/2024) kemudian membuka opsi untuk melakukan jemput paksa terhadap Ahmad Muhdlor sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Meski demikian, KPK mengonfirmasi bahwa Ahmad Muhdlor akan hadir untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik pada hari ini.
Bupati Sidoarjo kemudian hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan dilakukan pemeriksaan pada Selasa pagi hingga akhirnya dilakukan penahanan pada Selasa sore.
Ketiga tersangka kasus dugaan pemotongan insentif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo tersebut, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Editor : Punk
