LenteraIndonesia.co.id || Tulungagung – Dalam rangka menjaga stabilitas harkamtibmas sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur, telah dilaksanakan kegiatan penggalangan kelompok khusus terhadap Asosiasi Pelaku UMKM Wisata Pesisir Jawa Timur pada Senin (16/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.30 WIB tersebut digelar di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, dan diikuti oleh sekitar 50 peserta.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Asosiasi Pelaku UMKM Wisata Pesisir Jawa Timur dengan penanggung jawab, Suyud ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislatif maupun instansi teknis pemerintahan daerah.
Turut hadir dalam forum tersebut, antara lain: Anggota Komisi C DPRD Tulungagung Bapak Samsul Huda, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dr. Slamet Sunarto, M.Si, Kabid Pengelolaan PAD Bapenda Tulungagung. Dwi Teguh Prasetya, Kabid Pelayanan DPMPTSP. Yogita Riviana Sari, Kasi Penyidik Satpol PP Bapak Sumarno, serta perwakilan Perhutani Kecamatan Kalidawir, Ahmadi.
Aspirasi Pelaku UMKM
Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi, Suyud menyampaikan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah terhadap pelaku usaha mikro yang berada di kawasan pesisir. Ia mengungkapkan sejumlah kendala, mulai dari akses infrastruktur, ketiadaan pasokan listrik PLN, hingga ketidakpastian hukum terkait lahan usaha yang berada di wilayah pemerintah atau Perhutani.
"Kami siap memenuhi seluruh persyaratan perizinan demi kelangsungan usaha yang legal dan aman. Kami juga percaya bahwa sinergi dengan pemerintah adalah kunci untuk mendorong perekonomian masyarakat pesisir," ujar Suyud.
Komitmen Pemerintah dan Instansi Terkait
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Samsul Huda menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan DPRD untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.
Sementara itu, Dr. Slamet Sunarto dari Dinas Koperasi menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pelatihan, pendampingan, serta memfasilitasi akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Ia juga menegaskan pentingnya legalitas usaha agar UMKM dapat berkembang lebih optimal.
Perwakilan Perhutani, Ahmadi juga memberikan arahan terkait mekanisme kerja sama lahan usaha di kawasan hutan milik negara. “Kami membuka peluang kerja sama melalui skema PKS (Perjanjian Kerja Sama) agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya secara legal dan aman,” jelasnya.
Bapenda Tulungagung, melalui Kabid Pengelolaan PAD, Dwi Teguh, menyampaikan pentingnya kesadaran pajak dan retribusi yang pada gilirannya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.
Sementara, Yogita dari DPMPTSP mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan OSS (Online Single Submission) guna memperoleh legalitas usaha secara mudah, cepat, dan gratis.
Tak kalah penting, Kasi Penyidik Satpol PP, Sumarno menegaskan pendekatan humanis dalam penertiban dan pengawasan. Ia mengajak pelaku usaha untuk proaktif menjalin komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penegakan peraturan.
Menjaga Stabilitas, Mendorong Kemajuan
Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah diskusi dan koordinasi, tetapi juga sebagai sarana penting untuk membangun sinergitas antara pelaku UMKM dan pemerintah dalam menciptakan suasana kondusif di masyarakat.
Diharapkan, Asosiasi Pelaku UMKM Wisata Pesisir Jawa Timur dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, menangkal hoaks, serta mengajak masyarakat turut menjaga persatuan dan ketertiban demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun Jawa Timur yang lebih kuat secara ekonomi dan stabil dalam kehidupan sosial.
Editor : Soim
