Sementara untuk KAI yang jelas-jelas menanggung resep sebanyak itu hanya dapat biaya pembayaran sekitar 450 miliar yang ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan sampai bangkrut tidak boleh KAI mengalami masalah karena ini akan berimbas panjang pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional, banyak hal yang sebetulnya perawatan kai ini panjang jalurnya 6.602 KM itu harus dipelihara oleh KAI padahal kalau kita breakdown lagi apa yang diamanatkan oleh undang-undang ini sebetulnya ada tanggung jawab pimpinan di kementerian perhubungan adalah biaya pemeliharaan yang diberikan oleh negara.
kepada selisih kurang bayar imo 2022 dari negara ke KAI 11,67 triliun selisih kurang bayar imo 2024 dari negara 5 negara untuk pemeliharaan 1,56 triliun tetapi juga ada persoalan bagaimana infrastruktur kereta api 202268 triliun sementara tagihannya itu 2,5 triliun.
2024 minta keringanan ketagihannya 1,27 triliun tapi nggak disetujui mau bayar pakai apa, sama adalah terkait mendukung pemerintah untuk percepatan alokasi anggaran untuk menyelesaikan selisih kurang bayar imo tahun 2023 kemudian percepatan.
Penerbitan keputusan dirjen kereta api untuk tim verifikasi kemenhub atas penyelesaian selisih kurang bayar imo 2024 yang ketiga percepatan penerbitan KM penugasan tahun 2025 untuk melibatkan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah kemudian percepatan penerbitan.
Perubahan PM 92 tahun 2021 tentang besaran persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 0 rupiah atau 0% dengan menambahkan pengaturan tarif pnbp di bidang perkeretaapian bagi wajib bayar yang mendapatkan penugasan atau berkewajiban menjalankan kebijakan.
pemerintah perlu ada audit ini apakah betul dibutuhkan setidaknya 100 miliar per tahun hanya untuk panjang 84 KM dan baru beroperasi beberapa tahun lalu sementara untuk KAI yang jelas-jelas menanggung sekitar 450 miliar yang kedua adalah persoalan proyek bagus begitu kerugian semester 1 2025 1,625 triliun 2024 kerugian sebesar 4195 sejak awal tahun telah menyuntikkan model 7,7 triliun nah menurut saya ini perlu ada kejelasan sampai saat ini belum ada pembentukan konsolium yang baru sehingga kalau tadi ditanyakan apakah ada negosiasi"Ucap ibuk Rike.
"Menurut saya tidak hanya melibatkan tapi di dalam beberapa pertemuan itu juga penting posisi dan antara untuk sepeda keberpihakan kepada KAI kalau dari saya sendiri jangan dibebankan kepada BUMN apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik di sekolah kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolam sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal ini siapapun direksinya kalau posisi konstruksi hukumnya seperti ini konstruksi untuk kereta api cepat begitu kerugian negaranya akan semakin membengkak ada ancaman nanti akan krisis di 2006 keuangan kualitas untuk perbaikan pelayanan termasuk konstruksi hukum yang harus sudah diselesaikan terima kasih"pungkasnya.
Editor : Red
