Kebijakan Timbulkan Polemik, Masyarakat Trenggalek Ancam Demo Bupati

0
18

Trenggalek, Lentera Indonesia

Kasus kebijakan publik yang di hasilkan, oleh pemerintah daerah, banyak menimbulkan masalah di masyarakat setempat.

Kekuasaan seolah menjadi raja kecil, menjadi dilema timbulnya berbagai efek, dari kebijakan yang tidak transparan, menimbulkan efek buruk, di masyarakat.

Menurut informasi dari,nara sumber yang kami samarkan (16/04/2018) identitas AG, menyatakan ” banyak sekali, kebijakan terutama tentang tender-tender proyek, pembangunan, bermasalah.

Salah satu contohnya, adalah kasus peningkatan jalan di kawasan Ngulungkulon, kabupaten Trenggalek Jawa Timur, indikasi total proyek tahun anggaran 2018 mencapai, 9,6 milyar dengan kerugian negara di duga mencapai 1 milyar rupiah.

Ini terlihat dari pemenangan terder proyek  dengan penawaran tertinggi selisih 0.009 oleh PT Ayem Mulya Indah (Grup Tripel S), total tawaran sebesar 9.652.182.044,23, sementara tiga PT yang lain seperti PT.Konstruksi Indonesia Mandiri 9.367.805.736,39, PT.Cipta Prima Selaras 9.377.105.141,72, dan PT. Sriwijaya Perkasa 8.684.831.492,19.Sementara HPS nya adalah 9.377.105.141,72.

Anehnya perusahaan PT Ayem Mulya Indah, dengan penawaran tertinggi yang di menangkan, dan Grup Triple S, ini adalah perusahaan yang sering mendapat proyek pembangunan di Trenggalek.” Jelasnya.

Lanjutnya ” di sanyalir Grup ini mendapat prioritas tender proyek-proyek pembangunan, di kabupaten Trenggalek,indikasi kongkalikong masalah tender antara pihak pemerintah daerah, dan Grup Tripel S, ini bukan rahasia umum lagi.

Ada delapan proyek APBD tahun 2017, yang juga di duga bermasalah karena tidak sesuai dengan SPEK pengerjaan, dan di mungkinkan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar” terangnya.

Terkait masalah proyek di kabupaten Trenggalek ini, kami dari team media sempat melakukan komunikasi dengan, kadis PU yang Soleh melalui sambungan telepon, dan dalam pernyataannya terkait kasus proyek peningkatan jalan tahun anggaran 2018, mengatakan ” kami tidak tahu mekanisme pemenangan tender, itu sepenuhnya tanggung jawab LPSE dan ULP pak Ramelan, sampai saat ini kami juga belum menerima keputusan apapun terkait tender yang di menangkan PT Ayem Mulya Indah, yang tahu persis masalah itu adalah ketua ULP nya, pak Ramelan, kami ini kan cuma pelaksana saja, jadi proses apapun terkait tender itu di luar wewenang PU”. Ungkapnya.

Sementara itu masyarakat kabupaten Trenggalek sendiri menyikapi masalah ketidak puasan, terhadap kebijakan birokrasi yang berpihak dan di anggap syarat dengan kongkalikong ini, dengan merencanakan melakukan aksi protes (demonstrasi), dan akan menuntut kebijakan pemerintah, terutama bupati Trenggalek Emil Dradak atas sistem dan kebijakan yang di lakukan oleh birokrasi yang di pimpinnya.

Kejenuhan masyarakat kabupaten Trenggalek telah pada puncaknya, karena sudah berkali-kali masyarakat mencoba melaporan langsung dan terima langsung juga oleh bupati Trenggalek Emil Dradak, terkait kinerja dan sistem yang di lakukan aparatur pemerintahannya. namun sama sekali tidak mendapat respon.

Terkait kasus peningkatan jalan ini juga, sampai berita ini di turunkan belum ada sama sekali klarifikasi yang di berikan oleh ketua ULP Kabupaten Trenggalek, kepada media massa. (Min/M.yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here