Published On: Jum, Mar 23rd, 2018

ALFI DKI: 19 Pelayaran Asing Masih Mengutip Uang Jaminan Kontainer Impor

Jakarta, Lentera Indonesia

Kebijakan penghapusan uang jaminan kontainer impor sudah masuk ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV. Di dalam paket ini terdapat kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional dengan kebijakan, antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (satgas) Percepatan dan Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi yang diketuai Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan sekaligus tindakan.

Kendati demikian, implementasi dari kebijakan tersebut di lapangan masih belum berjalan sepenuhnya.

Di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri, kebijakan yang berjalan setengah hati tersebut, sudah berkali-kali dikeluhkan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI.

Menurut Ketua ALFI DKI Widijanto, hanya 6 dari 25 perusahaan pelayaran/keagenan kapal yang telah melaksanakan kebijakan itu, yakni Orient Overseas Container Line (OOCL), MCC Transport yang diageni Pelayaran Bintang Putih, Maersk Line yang di ageni Pelayaran Bintang Putih, Mitsui OSK Line (MOL), Hapag Lloyd yang diageni Samudra Indonesia, dan Nippon Yusen Khabushiki Kaisha (NYK Line).

Sedangkan 19 perusahaan pelayaran/keagenan yang mengutip uang jaminan kontainer, yakni SITC Indonesia, Cosco Indonesia, Yang Ming Line, Evergreen, APL Indonesia, Samudera Indonesia, K’ Line, Caraka Tirta Perkasa Line (CTP).

Kemudian, RCL Line melalui agenya Bhum Mulia Prima, Pelayaran Samudra Selatan (PIL) Wan Hai Lines, Arpeni Pratama Ocean Line, CMA-CNC-CGM Line, SKR Indonesia, Optima Lautan Bersama, K-Carga Agencies Line, Layar Sentosa (Larsen Line), Bahari Cahaya Raya Line dan Freight Liner Indonesia.

Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menjaga iklim usaha dengan menerapkan kebijakan tersebut pun terkesan cuek.

Dihubungi melalui WAnya, Kepala OP Tanjung Priok Arif Toha hanya menjawab dengan singkat tanpa ada penjelasan yang jelas.

“Pilih yang tidak ada jaminan saja,” jelas Arif singkat, Kamis (22/3/2018).

Sementara itu, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (NAMARIN) berpendapat agar pemerintah seyogyanya dapat segera mengatasi hal tersebut, karena uang jaminan kontainer impor yang dikeluhkan itu kenyataanya menjadi beban tambahan biaya logistik nasional.

Tidak hanya itu, Siswanto juga berharap ALFI sebagai wadah bagi para pelaku jasa forwarder selaku wakil pemilik barang dapat transparan mengenai biaya-biaya yang dikenakan kepada para pemilik barang. (Kalaus)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>