Published On: Jum, Apr 13th, 2018

Usaha Berdiri Di Zona Hijau Tak Kunjung Ditindak, Peran Walikota Jakarta Barat Dalam Memimpin Wilayah Patut Dipertanyakan


Jakarta, Lentera Indonesia

Usaha parkir/penitipan/rental alat berat di Jalan Belimbing Raya (samping Waduk Bojong), Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat hingga saat ini tidak kunjung ditindak oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat.

Selain melanggar Zonasi peruntukkan berada di Zona Hijau, perusahaaan tersebut juga diduga tidak memiliki izin yang sah atau beroperasi secara illegal.

Bahkan beredar kabar, diduga ukuran Waduk Bojong yang merupakan aset pemda telah berkurang luasnya sekarang. Kabarnya Waduk Bojong tersebut diurug dengan tanah oleh perusahaan itu, agar lahannya bertambah luas untuk menampung alat-alat berat.

Dari informasi karyawannya, perusahaan tersebut bernama PT Rental Crane Perkasa (PT RCP), namun tidak jelas diketahui ada izin operasinya atau tidak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat Nur’aini Silviana mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin operasi ataupun teknis kepada perusahaan.

“Kami (Sudin KUMKMP) hanya memberikan Surat Izin Usaha (SIUP) PT saja melalui PTSP, tapi terkait operasinya atau teknisnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Misalnya usaha parkir atau trayek, itu di Dinas Perhubungan, tapi kalau rental saya tidak tahu,” ungkap Silviana di ruangannya.

Masih beroperasinya usaha tersebut tanpa ada penindakan, diduga mendapat ‘restu’ dari pejabat di lingkungan Pemkot Jakbar. Khususnya SKPD terkait, mulai dari Suku Dinas Cipta Karya, Satpol PP dan Suku Dinas Perhubungan wilayah Jakbar.

Bahkan, Walikota Jakarta Barat sendiri pun pura-pura tidak tahu soal masalah yang ada di wilayahnya tersebut. Dihubungi melalui WA nya untuk menanyakan hal itu, Walikota Jakarta Barat Anas Effendi enggan menjawab.

Pasalnya, dari data yang redaksi LI terima, pada tahun 2016, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Jakbar pernah melakukan rapat koordinasi untuk membahas lokasi dan legalitas usaha tersebut.

Keterangan Bagian Penataan Kota Jakbar mengatakan, bahwa lokasi usaha tidak sesuai dengan Zonasi peruntukkannya karena berada di Jalur hijau/Waduk.

Sedangkan dari Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakbar mengatakan pihaknya tidak dapat mengeluarkan izin karena tidak sesuai Zonasi.

Berdasarkan keterangan tersebut, seharusnya usaha tersebut harus dibongkar dan ditutup. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, usaha tersebut justru adem ayem melanjutkan kegiatannya.

Tidak adanya tindak lanjut dari Walikota Jakbar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kotamadya Jakarta Barat Fredy Setiawan menjelaskan bahwa Walikota tidak punya hak untuk menegur atau menindak jajaran SKPD yang berada di bawah komandonya.

“Yang bisa menindak mereka Kepala Dinasnya. Kejar dong Kepala Dinasnya,” ungkap Fredy kepada LI.

Mendengar jawaban tersebut, maka timbul pertanyaan. Apakah fungsi dari Walikota hanya sebagai koordinator saja? Apakah jabatan Kepala Dinas lebih tinggi dari Walikota? Padahal Walikota orang nomor satu di wilayahnya masing-masing.

Dengan tidak adanya peran dan fungsi dari Walikota, masyarakat bisa saja beranggapan bahwa Walikota juga ‘merestui’ usaha tersebut.

Dan bila dugaan masyarakat terbukti benar bahwa Walikota merestui hal tersebut, maka dipastikan Jakarta Barat menjadi wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran terkait tata tertib zonasi dan tata ruang wilayah. (RED)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>