Published On: Jum, Des 8th, 2017

Bangunan Hotel Di Jl. Garuda Dilaporkan Ke Kejati Diminta Segera Dibongkar Diduga Tidak Sesuai Ijin

Jakarta, Lentera Indonesia

Sekjen LSM Investigasi Fakta Hukum (Infakum) Berlin melaporkan Dinas/Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta ke Kejati DKI Jakarta, sesuai dengan laporan No.25/LP/DPP/LSM INFAKUM/2017, yang diterima Atin dari Kejati DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2017.

Kepala Dinas/ Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang , dan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta, selaku pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan  dan penertiban dinilai gagal/lalai  dalam melaksanakan tugas. Justru terindikasi keras berkolaborasi dengan pemilik bangunan dalam melakukan penyimpangan, penyalahgunaan Jabatan/wewenang.

Setidaknya Penyelenggara Negara dalam hal ini oknum Dinas/Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta ditenggarai menerima suatu janji, hadiah, gratifikasi, Suap dan KKN dari para pemilik bangunan bermasalah guna menghindari terjadinya pelaksanaan  pembongkaran sebagaimana diamanatkan  Perda No. 7 Tahun 2010, Pergub No. 1068 Tahun 1991 DKI Jakarta. Tidak ada upaya Dinas/Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta, selaku pengawas melekat menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan  Undang-undang, Perda, maupun Pergub seperti tersebut diatas.

Banyaknya bangunan yang melanggar di Propinsi DKI Jakarta, mulai dari bangunan yang tidak sesuai gambar perencanaan, GSB yang kurang dari ketetapan rencana kota (KRK), tidak terdapat jarak bebas belakang, luasan lantai dasar melebihi dari batasan KDB, serta tidak sesuai dengan IMB dilokasi bangunan tetapi tidak ada tindakan tegas dari Dinas/Sudin Citata Pemprop DKI Jakarta yang saat ini dipimpin Benni Agus Candra.

Sebutlah bangunan Hotel Kelas III dan fasilitasnya di Jln. Garuda No.67 Rt.002 Rw.006 Kel. Gunung Sahari Selatan. Kec. Kemayoran Jakpus yang sudah mendapat sorotan dari beberapa tokoh masyarakat DKI Jakarta, tetapi tidak ada sangsi tegas dari Dinas/Sudin Citata Propinsi DKI Jakarta. Sesuai Dengan IMB No.0070/8.1/31.73.03.1005/-1.785.51/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan BPTSP DKI Jakarta bahwa jumlah lantai hanya 8 lapis, tetapi fakta dilapangan yang dibangun 11 lantai/lapis.

Buruknya Tata Ruang di Ibukota  dipercaya sebagai salah satu faktor utama penyumbang seringya terjadi banjir / genangan, dan kemacetan di Propinsi DKI Jakarta. Ditambah tidak tegaknya aturan yang dijalankan  Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta. Diskriminasi masih gamblang dipertontonkan oleh  Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta. Aturan tegak sepertinya hanya kepada warga yang tidak mampu memberikan upeti kepada oknum Petugas Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut sangat jelas terlihat di depan mata warga DKI Jakarta. Giliran masyarakat menengah bawah yang sedang mendirikan bangunannya dan terjadi pelanggaran, akan segera terpasang segel dan bisa dipastikan akan dituntaskan sampai pembongkaran. Tetapi kalau hal tersebut terjadi pada masyarakat atas, petugas Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta seolah menutup mata, sejuta dalih diciptakan untuk berkelit. Padahal sebenarnya mereka sangat profesional dan memiliki SDM yang mumpuni dibidangnya, tetapi mereka sangat loyo, ompong berhadapan dengan orang-orang kapitalis. Kinerja tersebut tentulah bukan prestasi yang pantas dibanggakan terlebih di era transparansi  kerja  kerja kerja sekarang ini.  (Risjen).

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>